Kejagung Diyakini Tak Tebang Pilih Menangani Kasus BTS Kominfo

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Kejagung diyakini tak akan tebang pilih dalam mengungkap kasus rasuah tersebut.

"Enggak ada tebang pilih. Disebutkan enggak? Ketika disebutkan, ya, harus ditindaklanjuti karena itu bukti di persidangan. Jadi, enggak ada tebang pilih," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho dalam keterangannya, Rabu 18 Oktober 2023.

Dalam menangani kasus BTS, Kejagung juga masih sesuai prosedur hukum berlaku. Penetapan tersangka juga mengikuti perkembangan yang ada. 

"Masih (on the track). Jadi, penyelesaian perkara itu ada klaster 1, ada klaster 2. Jadi, klaster 1 itu yang jadi tersangka dalam surat dakwaan pertama yang ditersangkakan. Kemudian, klaster 2, orang-orang yang disebutkan dalam pemeriksaan pengadilan," ujarnya.

"Nah, orang-orang yang disebutkan dalam pemeriksaan pengadilan itu, ya, kalau kita bicara ideal, semuanya dipanggil. Kalau memang terbukti, ya, bagian sebagai terdakwa. Itu bagian teknik pengungkapan perkara ketika dia ada pengakuan pada tingkat penyidikan, dibuka pada persidangan," imbuhnya.

Kejagung diketahui mendalami semua pihak yang diduga terlibat dan disebutkan dalam persidangan diperiksa dan diproses. Bahkan, sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G.

Terkini, Kejagung menetapkan Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean dan Sadikin Rusli sebagai tersangka. Edward sempat diungkap dalam persidangan terdakwa Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak.

Tersangka Edward diduga menerima uang Rp15 miliar atau USD1 juta untuk biaya menutup proses penyidikan korupsi oleh Kejagung. Begitu juga Sadikin Rusli menjadi tersangka berdasarkan fakta persidangan.

Sadikin Rusli disebut-sebut sebagai perantara oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menerima uang Rp40 miliar dari pemenang proyek BTS.

Dalam pengembangan kasus rasuah diakui Hibnu membutuhkan waktu tak sebentar. Sebab, ini bicara hukum dan masyarakat perlu bersabar.

"Oh, iya. Enggak bisa (instan) karena bicara hukum (harus) bicara bukti. Sejauh mana kualifikasi bukti itu bernilai. Sehingga, kalau menunggu di persidangan itu suatu bukti yang cukup bernilai. Cuma memang butuh waktu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )