Ketua DPR Dorong Pemerataan Digital Harus Sampai Pelosok

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti permasalahan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di sejumlah daerah karena terkendala kurangnya infrastruktur digital. Ia merasa, pemerintah perlu menata kesiapan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.

"Menciptakan upaya mendukung kelancaran ANBK juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, agar menyediakan infrastruktur kelancaran jaringan digital di setiap wilayah. Pemerataan digital harus sampai ke pelosok-pelosok,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Pernyataan itu, sekaligus merespon pelaksanaan ANBK di SDN Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, mendapat perhatian setelah para murid harus berjibaku dengan keterbatasan koneksi internet.

Hal yang sama juga terjadi saat siswa/siswi di SMPN 4 di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok terpaksa melaksanakan ANBK di atas bukit guna mendukung kelancaran akses jaringan internet.

Puan menyebut, fenomena itu menjadi gambaran nyata tentang tantangan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Oleh karena itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk dapat memastikan kesiapan semua sarana dan fasilitas sebelum mengimplementasikan program pendidikan berbasis teknologi. Ia meminta, pemerintah juga menyiapkan semua langkah yang diperlukan manakala terjadi kesulitan akses internet bagi siswa untuk kebutuhan sekolahnya.

"Kendala akses internet yang belum memadai di daerah pelosok menjadi hambatan nyata bagi siswa-siswa yang ingin mengikuti ujian secara daring. Pemerintah harus menyadari bahwa keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan," tuturnya.

Meski begitu, Puan menyadari kehadiran ANBK sebagai program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat berguna untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Namun, komitmen pembangunan infrastruktur penunjang juga harus menjadi prioritas Pemerintah.

"Keselarasan antara kebijakan dan kondisi infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang kurang mendapat support perlu menjadi prioritas utama Pemerintah untuk mensukseskan ANBK ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )