DPR Tegaskan Kebutuhan Hunian Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mengungkapkan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, namun pengembang juga harus mengambil peran.
Ia menekankan pentingnya penerapan aturan hunian berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan perumahan nasional masih membutuhkan penanganan serius, terutama untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak dan terjangkau.
Besarnya tantangan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026. Indonesia masih memiliki backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,64 juta rumah tangga, sementara 18,77 juta rumah tangga lainnya menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Sudjatmiko, kondisi ini membuat Program 3 Juta Rumah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perlu mencakup peningkatan kualitas hunian. Untuk itu, ia menilai keterlibatan pengembang swasta dan sektor pembiayaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat (13/10/2026).
