DPR Tegaskan Kebutuhan Hunian Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama
Sudjatmiko menegaskan hal ini saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk meninjau penyediaan hunian berimbang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia menjelaskan, hunian berimbang bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan upaya memastikan pembangunan perumahan turut memenuhi kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
Penerapannya pun tidak harus terbatas pada rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang dapat menggunakan konsep pembangunan vertikal sebagai alternatif untuk memenuhi komposisi hunian sesuai ketentuan.
Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan berskala besar membutuhkan investasi, lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Proses pengadaan tanah atau land bank juga memerlukan waktu sebelum dapat dikembangkan. Karena itu, pemerintah dan pengembang perlu menyusun pola kerja sama yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah sederhana tetap terlaksana tanpa mengganggu keberlanjutan usaha.
Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah subsidi silang dari pengembangan kawasan komersial. Keuntungan penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” katanya.
