Mengekang Praktik Islam, Human Rights Watch Tuduh China Menutup dan Menghancurkan Masjid

"Sinisisasi" mengacu pada upaya Xi untuk mengubah keyakinan agama agar mencerminkan budaya dan masyarakat Tiongkok.

Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan Tiongkok Xi Jinping, Partai Komunis berupaya menyelaraskan agama dengan ideologi politik dan budaya Tiongkok.

Pada 2018, komite pusat Partai Komunis Tiongkok menerbitkan dokumen yang merujuk pada kontrol dan konsolidasi masjid. Mereka mendesak pemerintah negara bagian untuk menghancurkan lebih banyak dan membangun lebih sedikit, serta melakukan upaya untuk mengurangi jumlah keseluruhan bangunan tersebut.

Menurut dokumen tersebut, pembangunan, tata letak dan pendanaan masjid harus dipantau secara ketat.

Penindasan semacam ini paling lama dan parah terjadi di Tibet dan Xinjiang, namun juga meluas ke wilayah lain.

Ada dua kelompok etnis Muslim utama di Tiongkok. Suku Hui adalah keturunan Muslim yang tiba di Tiongkok pada abad ke-8 pada masa Dinasti Tang. Kelompok kedua adalah suku Uighur yang sebagian besar bermukim di Xinjiang. Menurut laporan Australian Strategic Policy Institute, sebuah lembaga pemikir independen, sekitar dua pertiga masjid di Xinjiang telah rusak atau hancur sejak 2017.

Pemerintah Tiongkok mengklaim konsolidasi masjid – yang sering terjadi ketika penduduk desa direlokasi atau digabungkan – membantu mengurangi beban ekonomi umat Islam, namun beberapa Muslim Hui percaya bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk mengarahkan kembali loyalitas mereka terhadap partai.

Beberapa warga secara terbuka menentang kebijakan "Sinicisasi" ini, namun perlawanan mereka sejauh ini sia-sia. Selama bertahun-tahun, banyak yang dipenjara atau ditahan setelah bentrok dengan pihak berwenang terkait penutupan atau pembongkaran masjid.

Menurut aktivis Hui yang berbasis di AS, Ma Ju, setelah menghilangkan elemen eksternal dari masjid, pemerintah daerah kemudian akan menghapus fasilitas penting untuk kegiatan keagamaan seperti ruang wudhu dan mimbar khatib.

“Ketika orang-orang berhenti pergi [ke masjid, pihak berwenang] akan menggunakan hal itu sebagai alasan untuk menutup masjid,” katanya seperti dikutip dalam laporan Human Rights Watch.

Video lain yang diverifikasi oleh HRW menunjukkan ruang wudhu di masjid Liujiaguo di Ningxia selatan dihancurkan tak lama setelah dua menara dan satu kubahnya dibongkar.

Di provinsi Gansu, yang berbatasan dengan Ningxia, para pejabat secara berkala mengumumkan penutupan, konsolidasi, dan perubahan masjid.

Pada 2018, pihak berwenang melarang anak di bawah umur 16 tahun untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan atau belajar di Linxia, sebuah kota di provinsi yang sebelumnya dikenal sebagai “Mekah Kecil” di Tiongkok. Sebuah laporan pada 2019 oleh sebuah stasiun televisi lokal mengatakan pihak berwenang mengubah beberapa masjid menjadi “ruang kerja” dan “pusat kebudayaan” setelah “kerja keras dalam pendidikan ideologi dan bimbingan”.

Elaine Pearson, direktur Asia Human Rights Watch mengatakan para pemimpin Arab dan Muslim di seluruh dunia harus mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kekhawatiran.

Kelompok etnis dan agama minoritas lainnya juga terkena dampak kampanye pemerintah.

Misalnya, Beijing dalam beberapa bulan terakhir mengganti penggunaan nama “Tibet” dengan “Xizang” – nama wilayah tersebut dalam bahasa Mandarin – pada dokumen diplomatik resmi. Pihak berwenang juga telah menghapus salib dari gereja-gereja, menangkap pendeta dan menarik Alkitab dari toko online.

(Susi Susanti)