Sejatinya meskipun uang atau aset hasil korupsi dikembalikan, hal ini tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan. Melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, pelaku tetap akan diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Seperti diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan perbuatan yang merugikan negara. Itu patut dicermati dan perhatikan secara seksama,” kata Tibiko.
Tibiko juga menyoroti kemungkinan pengembalian uang atau aset hasil korupsi dapat menjadi upaya untuk menghindari atau mengaburkan perbuatan lanjutan dari tindak pidana korupsi tersebut, terutama terkait tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyidik Kejaksaan perlu lebih memerhatikan dan menyelidiki secara seksama terkait kaitan dengan TPPU.
"Karena sulit rasanya mengatakan bahwa pelaku korupsi itu hanya menyimpan uang hasil kejahatan korupsi dalam satu bentuk saja. Biasanya akan ada upaya untuk menyamarkan disitulah sebetulnya kaitan dengan TPPU itu sendiri,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )