TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Pilpres 2024 Tanpa Isu SARA, Utamakan Adu Gagasan & Program

"Kenapa pemilu tanpa Jokowi atau pilpres 2024 tanpa Jokowi karena kita tidak ingin ada indikasi intervensi penguasa dalam proses kampanye atau melalui kebijakan yang mungkin pro terhadap salah satu paslon," beber Iwan lebih lanjut.

Dia menegaskan pula bahwa Presiden Jokowi harus betul-betul berkomitmen untuk netral dan tidak menggunakan aparatur negara untuk mengintervensi agar memilih salah satu paslon. Mengingat salah satu cawapres yang ikut dalam pesta demokrasi ini adalah putranya, Gibran Rakabuming Raka.

"Jokowi bilang aparat negara netral dan alat negara tidak intervensi. Itu jangan hanya diucapkan saja. Tapi harus dibarengi dengan kenyataan di bawah bahwa tidak ada intervensi penguasa, tidak ada intervensi aparat dan sebagainya," tegasnya.

Menurutnya, kejadian yang menimpa salah satu Juru Bicara TPN Ganjar -Mahfud, Aiman Witjaksono yang sedang dalam proses pemeriksaan, merupakan bentuk intervensi aparat. Sebab, Aiman hanya mengungkap ada dugaan ketidaknetralan TNI-Polri.

Namun demikian, Iwan mengingatkan bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi, rakyat langsung yang akan menjadi pengawas jalannya pemilu. Sebab lewat media sosial masyarakat bisa dengan segera menyampaikan apabila ada dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu.

"Apapun yang terjadi tidak ada yang bisa kita tutupi karena masyarakat sendiri akan menjadi pengawas. Apalagi mereka dekat dengan akses media sosial. Kalau ada kejadian yang melanggar itu cepat tersebar informasinya," ujarnya.

Di sisi lain, Iwan juga berharap agar penyelenggara pemilu bisa bekerja secara optimal agar dugaan kecurangan pemilu dapat terhindarkan.

"Kalau semua penyelenggara pemilu itu berfungsi harusnya pelanggaran dibawah bisa diminimalisir dan terhindarkan," ungkapnya.

Terakhir, Iwan berpesan agar masyarakat dapat bijak dalam menyaring informasi terutama di media sosial pada masa-masa kampanye ini.

"Mari kita berkampanye santun, tidak menghina. Kita juga lebih arif dalam memahami konten- konten atau media online. Ketika itu bisa diwujudkan kampanye damai itu bisa terwujud," pungkasnya.

(Fetra Hariandja)