TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud Komitmen Tegakkan Supremasi Hukum dan HAM

 

JAKARTA - Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro, berkeyakinan penuh bahwa kiprah pasangan Ganjar-Mahfud dalam debat perdana Pilpres 2024 akan mencuri perhatian. Baginya, tema debat perdana bukanlah hal asing bagi Ganjar-Mahfud, melainkan bagaikan "makanan sehari-hari." 

"Prinsipnya, Pak Ganjar dan Pak MMD (Mahfud MD, red) percaya bahwa semangat supremasi hukum endingnya adalah penguatan supremasi sipil," kata Seno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada 12 Desember 2023. Pada debat perdana, akan membahas isu-isu melibatkan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, antikorupsi, dan penguatan demokrasi.

Seno menegaskan, semangat Ganjar-Mahfud untuk memperkuat supremasi hukum dan sipil akan menjadi inti pembahasan utama dalam debat tersebut. "Dalam perspektif tersebut, penegakan HAM adalah bagian integral dari upaya paling dasar melaksanakannya," kata Seno.

Pentingnya memperkuat demokrasi, mencakup kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak sipil, akan menjadi poin fokus dari Ganjar-Mahfud. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi pelapor kasus hukum, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ganjar juga sempat melontarkan kritik terhadap kondisi HAM di Indonesia saat berbicara dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 23 November lalu. Ia menyoroti catatan kinerja pemerintah dalam menegakkan HAM yang masih menunjukkan angka merah dengan skor 6,2 dari 10.

"Skornya 6,2 dari 10. Kita perlu memperkuat lembaga HAM. Yang ini (soal HAM) Pak Mahfud nanti bercerita jauh lebih banyak lagi karena mengalami, melihat, merasakan, bertindak," ujar kata Ganjar beberapa waktu lalu.

Dalam visi-misi mereka, Ganjar-Mahfud menegaskan komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini akan didukung dengan penyesuaian regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, dan penanganan kasus pelanggaran HAM secara adil.