"Iya, saya melanjutkan IKN karena saya ikut merumuskan undang-undang IKN. Dan saya harus konsisten," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota sudah menjadi undang-undang, sehingga harus dilaksanakan. Jika ada calon pemimpin yang bertentangan dengan itu, kata Mahfud, maka sudah bisa dipastikan negara akan kacau.
"Kalau misalnya ada calon pemerintahan yang baru nanti 'kalau saya jadi (presiden) mau membatalkan undang-undang', ini negara jadi kacau, jadi tidak ada kepastian. Kalau sudah undang-undang, ya mari kita laksanakan," ucapnya.
(Awaludin)