5 Fakta HP Ketua DKPP dan Dua Anggotanya Diretas, Terjadi di Waktu Bersamaan

JAKARTA - Handphone (HP) milik dialami Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito diretas. Kejadian serupa juga dialami dua anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Peretasan di Waktu Bersamaan

Heddy mengaku peretasan yang dialami bersama dua anggota DKPP terjadi di waktu yang bersamaan.

"Handphone saya dihack dan bukan cuma saya, nomor saya dan nomornya Bu Dewi dan Pak Dewa bareng diwaktu yang bersamaan tadi malam," ucap Heddy kepada wartawan, Selasa 9 Januari 2024.

2. Sim Card Diretas

Heddy tidak bisa melakukan komunikasi hingga saat ini. Sebab, menurutnya oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut menyerang sim card di ponsel miliknya.

"Ketahuannya tadi pagi subuh mau WhatsApp (WA) kok enggak bisa. Jadi kalau mau WA harus daftar ulang mulu. Saya mau download aplikasi WA juga enggak bisa. Ternyata pas dicek nomor saya di hack," ucapnya.

3. Belum Lapor Polisi

Setelah kejadian tersebut, Heddy mengaku belum memiliki niat untuk melaporkan kepada pihak ke kepolisian. Sebab, tindakan selanjutnya dia hanya ingin mengganti sim card yang diretas tersebut.

"Belum (lapor). Tapi saya mau ganti kartu aja, nomornya enggak ganti. Saya juga agak lucu kok bisa barengan bertiga," katanya.

4. Korban Yakin Tak Ada Kaitan dengan Pekerjaannya

Heddy menegaskan, aksi peretasan tersebut menurutnya tidak ada kaitannya dengan instansi tempatnya bekerja. DKKP bekerja untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

5. DKKP Sedang Tangani Dugaan Pelanggaran Etik Komisioner KPU

DKPP sedang menangani pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara yang diperiksa, yakni nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023. Sebagai teradu, yaitu tujuh komisioner KPU.

Rinciannya yaitu Ketua KPU Hasyim Asyi’ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Pokok aduan lantaran para teradu didalilkan telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden pada 25 Oktober 2023.

Menurut para pengadu, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena para Teradu belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202.

Pengadu menduga tindakan para teradu yang membiarkan Gibran Rakabuming Raka terus menerus mengikuti tahapan pencalonan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum.

(Arief Setyadi )