Ada Indikasi DPT Siluman, Muhammadiyah Harus Berteriak Terkait Potensi Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Sebagai ormas keagamaan yang memegang prinsip etika dalam konteks politik kebangsaan, Muhammadiyah diminta untuk bergerak dan berteriak terkait adanya potensi kecurangan dalam pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh , Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasyi dalam diskusi daring bertajuk “Senja Kala Demokrasi : Muhammadiyah Harus Bagaimana?” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) pada Sabtu, 13 januari 2024.

Ma’mun Murod menyoroti adanya potensi kecurangan yang bakal terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Potensi kecurangan itu salah satunya dengan memanfaatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) siluman yang jumlahnya diperkirakan hingga 50 juta lebih.

 BACA JUGA:

“Siapapun pasangan calon presiden yang memanfaatkan DPT siluman ini, dipastikan akan memenangkan (kontestasi) pemilu” tuturnya.

Bagi Ma’mun Murod, dalam logika kekuasaan, potensial yang akan menggunakan kecurangan adalah pihak-pihak atau calon presiden yang didukung oleh penguasa. Peluang kekuasaan untuk mengakses dan menggunakan DPT siluman sangat tinggi.

Bersama kelompok civil society lainnya, Muhammadiyah diharapkan untuk terus bergerak menyuarakan agar potensi kecurangan pemilu tidak akan terjadi.

“Selain DPT siluman, indikasi kecurangan pemilu juga sangat nampak dalam masa kampanye ini. Muhammadiyah diharapkan dapat bergerak secara taktis dan efektif melalui jaringan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan agar kecurangan pemilu tidak terjadi”, tegas Ma’mun Murod, yang juga Ketua Umum Fokal IMM ini.

 BACA JUGA:

Dalam diskusi tersebut, Ma’mun Murod menegaskan bahwa positioning Muhammadiyah adalah ormas keagamaan, bukan partai politik dan tidak akan terjebak dalam politik dukung mendukung. Positioning Muhammadiyah adalah penegakan etika dalam konteks politik kebangsaan.

Menurut Ma’mun Murod, Muhammadiyah mempersilahkan anggotanya secara pribadi untuk bebas melakukan dukungan politik namun tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Muhammadiyah secara institusional.

(Salman Mardira)