MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendatangi Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, pada Senin (15/1/2024). Mahfud hadir guna memberikan kuliah politik dan kebangsaan di hadapan ribuan mahasiswa Nommensen ihwal pengalamannya mengkaji ilmu hukum tata negara di Indonesia.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 itu mengatakan, dirinya pernah menulis disertasi tentang Politik Hukum di Indonesia. Dirinya menilai hukum itu panglima pengendali utama Negara, meski faktanya, energi politik sangat kuat.
"Saat itu, 1993 otoritarianisme sangat kuat. Disitu lah saya belajar ilmu politik untuk tahu jawaban kenapa hukum kalah dan bagaimana cara memenangkannya," ujar Mahfud dalam sambutannya, Senin (15/1/2024).
Mahfud mengatakan, dia menemukan fakta bahwa hukum telah kalah dari politik lantaran produk hukum berasal dari produk politik seperti UU, keputusan, dan lainnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa konfigurasi politik sangat menentukan karakter hukum di Indonesia.
"Artinya, jika politiknya demokratis, hukumnya akan responsif. Jika politiknya otoriter, maka hukumnya konservatif," jelas Mahfud.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengatakan apabila politiknya demokratis, peran parpol dan DPR dominan sehingga Pemerintah netral, pers juga bebas. Sedangkan jika politik otoriter, parpol dan DPR dikooptasi. Dalam kondisi tersebut, lanjut Mahfud, pemerintah juga rajin mengintervensi, pers dikekang dengan hukumnya yang ortodoks dan pembentukannya kooptatif.
"Jika hukum ingin baik, jadi panglima, maka politiknya harus ditata agar demokratis dan bermartabat," tegas Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud mengambil kesimpulan, hukum harus dipraktikkan seimbang dan adil, yakni tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Untuk kelas atas, para oligarki, pejabat, harus diberi kepastian usaha dengan penegakan hukum yang tegas. Sementara untuk rakyat bawah harus ada perlindungan," katanya.