Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa yang mengaku diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral.
Miliki Integritas dan Pengalaman Mumpuni Jadi Alasan Alumni UI Dukung Ganjar-Mahfud
"Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada (melapor), hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia kembali.
Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar kembali.
(Qur'anul Hidayat)