Dia juga mengkritik berbagai upaya ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pihaknya juga meminta Bawslu, KPU, dan KPI dalam pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait Pemilu 2024 dan melibatkan Kepolisian dan Pemda untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan berimbang.
Dia juga meminta, masyarakat memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.
“Terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )