Pernyataan Jokowi Tak Berkampanye di Pilpres 2024 Dinilai Bentuk Kepanikan untuk Redam Kemarahan Publik

JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tak berkampanye di Pemilu 2024 hanya bentuk kepanikan dan upaya meredam kemarahan publik yang semakin luas.

“Itu bentuk kepanikan dari satu sisi, tapi itu lebih kita baca sebagai upaya untuk meredam sesungguhnya,” kata Halili kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, upaya yang diredam oleh Jokowi itu setelah mendapatkan peringatan moral dan etika dari kelompok masyarakat dan para civitas di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Jadi itu upaya untuk meredam letupan-letupan soal moral dan etik yang sekarang muncul di tengah masyarakat, mulai dari CSO yang lebih dulu menyampaikan keprihatinnya, dan termasuk juga agenda politik untuk melakukan perlawanan, sekarang kampus lalu mahasiswa, ada upaya untuk meredam itu semua,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Kendati begitu, Halili menegaskan pernyataan Kepala Negara itu masih harus terus diwaspadai. Sebab, ia menilai, bukan tidak mungkin seorang presiden menggunakan kuasanya.

“Tapi ya jangan kemudian dikatakan presiden tidak akan menggunakan kuasanya untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” ungkapnya.

“Dan presiden sudah mengambil kebijakan itu misalnya dengan bahkan mengantisipasi kemungkinan dua puturan, misalnya. Itu kan sudah diantisipasi dengan misalnya dengan kebijakan bansos jilid dua, itu dilakukan di bulan-bulan Juni-Juli, dan itu putaran kedua,” pungkasnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan para menteri boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024. Pernyataan itu kemudian menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan para akademisi dan guru besar kampus-kampus di Indonesia membuat pernyataan sikap mendesak Jokowi netral dan menjaga etika bernegara.

Karena deras kritikan yang muncul selama ini, Jokowi akhirnya membuat pernyataan dirinya tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu 7 Februari 2024.