Atikoh Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti Bagi Nelayan yang Kesulitan Dapat Solar Bersubsidi

CINANGKA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Siti Atikoh menyampaikan keunggulan program KTP Sakti milik Ganjar-Mahfud kepada ratusan emak-emak dan santriwan dan santriwati Pesantren (Ponpes) Syifaul Qulub Lil Mutaallimin di Sindanglaya, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten.

Sebagai informasi, program KTP Sakti sendiri adalah merupakan hal penting untuk kehidupan Wong Cilik, bahkan di dalamnya menyangkut solar bagi nelayan yang selama ini kesulitas mengaksesnya.

Salah satu emak-emak yang hadir berdialog dengan Atikoh kala itu adalah Eva, yang hidup sebagai seorang istri nelayan dia mengeluhkan seringnya nelayan kekurangan solar. Aksesnya sangat menyulitkan. Yang kedua, sebagai istri nelayan, ia juga ingin turut menyokong perekonomian keluarga. Muna bertanya apa yang direncanakan pemerintahan Ganjar-Mahfud untuk membantu perempuan seperti dirinya.

 BACA JUGA:

Atikoh pun langsung menjawab bahwa soal solar selalu jadi permasalahan klasi bagi para nelayan. Sebagai pendamping Ganjar selama 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah, Atikoh yang kerap blusukan dari dulu, seringkali dicurhati keluarga nelayan mengenai hal itu.

“Maka untuk ke depan, inilah peran dari KTP Sakti itu,” kata Atikoh.

KTP Sakti itu berarti satu KTP bisa dipakai untuk apapun yang sifatnya mengakses layanan pemerintahan, termasuk terkait solar bersubsidi. Ketika data sudah lengkap dan terintegrasi, maka nelayan cukup menunjukkan KTP Sakti jika ingin mendapat solar bersubsidi.

“Karena di KTP Sakti kan nanti sudah ada pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dan datanya itu nanti terintegrasi. Sehingga harapannya, nanti nelayan seperti yang lain, ketika mau mengakses manfaat dalam hal ini manfaatnya adalah solar bersubsidi, cukup menunjukan KTP-nya,” urai Atikoh.

 BACA JUGA:

Menurut Atikoh, sebenarnya masalah akses solar yang prosedural adalah karena demi mencegah orang-orang yang mencari celah. Ketika ada barang bersubsidi dari negara; entah itu BBM solar atau pupuk; akan ada saja pihak yang berusaha mendapatkan barang lebih karena perbedaan harganya dengan barang nonsubsidi.

Maka kunci mengatasinya adalah memastikan data benar-benar valid. Dampaknya, Masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan memperoleh haknya. Pihak yang selama ini mengeksploitasi celah itu, akan terhambat sama sekali.

“Jadi kalau datanya benar-benar valid, benar-benar riil, ini betul-betul akan lebih mempermudah. Disitu ada nelayan yang seperti apa, nanti tinggal menunjukkan kartu itu,” tegasnya.

Lalu Atikoh menjawab pertanyaan kedua. Menurut Atikoh, pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya tidak akan permah memaksakan satu program yang seragam untuk semua wilayah.

Maka untuk membantu perempuan yang ingin terlibat di dalam perekonomian, Atikoh mengatakan pendekatannya adalah berbasi potensi warga itu dan lokasinya.

“Misalnya kalau potenainya pedagang, lah kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya apa terkait permodalan? Apakah kebutuhannya dia ingin meningkatkan kapasitas? Ingin dia melebarkan sayapnya atau ingin diversifikasi usaha misalnya pedagang kepengen ke pascapanennya, dengan ikannya diolah? Nah itu berarti butuh pelatihan,” beber Atikoh.

“(Prinsipnya) ini perlu diidentifikasi dulu. Mereka kepinginnya apa, karena kalau perlakuannya itu disamakan, itu belum tentu menjawab kebutuhannya,” tegas Atikoh.