Pakar Hukum Sebut Indonesia Cacat Demokrasi jika Ruang Demokrasi Terkunci

JAKARTA - Demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum (pemilu) yang diadakan lima tahun sekali, tidak hanya mengenai pergantian kekuasaan, tapi bagaimana rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi.

Awalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, berdasarkan Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi dapat dilihat dari kebebasan berpendapat warga negaranya.

"Kita akan bisa melihat, pemilu yang rutin itu hanya satu kategori, tapi di bawahnya yang bikin Indonesia jeblok jadi flawed democracy atau demokrasi yang cacat, adalah ketika tidak ada civil liberty," kata Bivitri dalam acara deklarasi manifesto kebangsaan bertajuk 'Menjaga Api Demokrasi Tetap Menyala' di iNews tower, Jakarta Pusat.

Kebebasan sipil itu, kata Bivitri, dapat dilihat dari terbuka luasnya ruang partisipasi secara formal dalam pembentukan undang-undang. Jika ruang tersebut tertutup, maka demontrasi merupakan jalan menyampaikan aspirasi.

"Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Karena kita masyarakat sipil, tangan kita adalah para wakil kita (DPR). Kalau ruangnya tertutup, apa yang akan dilakukan? Bersuara di luar, bisa demontrasi, bisa di medsos, melalui tulisan-tulisan," ucapnya.

Namun Bivitri melihat bahwa, demontrasi dan aksi unjuk rasa pun tidak lagi bisa dilakukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Pasalnya, tidak sedikit dari massa aksi yang merenggut nyawa, dan menjadi korban penggeroyokan aparat.