Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal, Pembajakan Pemilu 2024 Nyaris Sempurna

Irfan Ma'ruf, Jurnalis
Minggu 03 Maret 2024 08:46 WIB
Ilustrasi (Foto : MPI)
Share :

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebut lonjakan suara tidak masuk akal yang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertegas pembajakan Pemilu 2024 nyaris sempurna sempurna dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangannya mengatakan PSI merupakan satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam di dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama. Di tingkat nasional, partai yang dipimpin Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu dari Jokowi melesat nyaris 400 ribu suara dalam enam hari terakhir.

Untuk diketahui, suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parliamentary threshold sebesar 4 persen. Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin 26 Februari 2023, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal. Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (2/3/2024).

Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

"Koalisi sudah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik, Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," tuturnya.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya