CHINA – China atau Tiongkok mengatakan Filipina mengabaikan usulan yang diajukannya untuk ‘menangani’ perselisihan mereka di Laut China Selatan.
Seorang pejabat senior Tiongkok yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Manila Times bahwa kesepakatan itu ditanggapi dengan tidak adanya tindakan oleh pemerintahan Marcos.
Manila Times mengutip seorang pejabat senior Tiongkok yang tidak disebutkan namanya, melaporkan pada Senin (11/3/2024) bahwa China menawarkan proposal tersebut pada April lalu tetapi tidak ditanggapi dengan tidak adanya tindakan oleh pemerintahan Marcos.
Laporan tersebut mengatakan usulan Tiongkok termasuk mengizinkan misi pasokan Filipina ke Second Thomas Shoal, asalkan hanya melibatkan satu kapal dan tidak mengirimkan bahan bangunan dalam skala besar.
Hal ini didasarkan pada “kesepahaman” antara Tiongkok dan pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte.
Pada Selasa (12/3/2024), Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) menanggapi laporan tersebut, namun membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa meskipun beberapa usulan Tiongkok bisa dilaksanakan, ada pula yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Presiden Ferdinand Marcos Jr mengatakan mereka tidak menolak kesepakatan tersebut, namun mengatakan bahwa kesepakatan tersebut berada pada premis yang "dipertanyakan".
Marcos kemudian mengklarifikasi bahwa usulan Tiongkok didasarkan pada “premis yang patut dipertanyakan”, merujuk pada apa yang disebut peta 10 garis putus-putus Tiongkok.
"Kami tidak menolak usulan apa pun yang diajukan Tiongkok kepada kami, namun premisnya adalah sesuatu yang kami pertanyakan, premis yang dibuat Tiongkok adalah bahwa wilayah mereka mengikuti apa yang sekarang digambarkan sebagai garis 10 putus-putus," katanya di Jerman, di mana dia sedang melakukan kunjungan resmi.
Dia menambahkan bahwa klaim Tiongkok di Laut China Selatan tidak diakui oleh negara mana pun tentunya tidak juga oleh Filipina.