Netanyahu Minta Pengadilan Tinggi Israel Tunda Batas Waktu Soal Kontroversi Wajib Militer

Dalam sebuah surat kepada Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh kantornya, Netanyahu mengatakan dia telah membuat kemajuan penting dalam rancangan masalah tersebut tetapi meminta perpanjangan 30 hari untuk menyusun perjanjian.

Perang melawan militan Hamas telah mendominasi perhatian pemerintah dan kini berada pada titik yang menentukan. Belum ada komentar langsung dari juru bicara pengadilan.

Kelompok ultra-Ortodoks berjumlah 13 persen dari 10 juta penduduk Israel, dan angka ini diperkirakan akan mencapai 19 persen pada tahun 2035 karena tingkat kelahiran mereka yang tinggi. Para ekonom berargumen bahwa pencabutan rancangan undang-undang tersebut membuat sebagian orang tidak perlu masuk seminari dan kehilangan pekerjaan, sehingga menambah beban kesejahteraan bagi pembayar pajak kelas menengah.

Sebanyak 21 persen minoritas Arab di Israel juga sebagian besar dikecualikan dari wajib militer, yang mana laki-laki dan perempuan umumnya dipanggil pada usia 18 tahun, dengan laki-laki menjalani hukuman tiga tahun dan perempuan, dua tahun.

(Susi Susanti)