Sidang Sengketa Pilpres: Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024 Menarik Perhatian Pemilih

 

JAKARTA - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Vid Adrison memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dari kubu Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Senin (1/4/2024).

Dalam keterangannya itu, Vid membahas soal pembagian bantuan sosial (bansos) dalam pemilu yang masuk dalam istilah political budget cycles atau anggaran di tahun politik sebagai cara untuk menarik perhatian karena petahana ingin kembali mendapat suara pemilih.

"Singkatnya akan ada peningkatan spending menjelang pemilu dan itu akan menguat ketika yang naik itu incumben," ucap Vid di hadapan para Hakim Konstitusi, dalam sidang lanjutan PHPU, di Gedung MK.

Vid menjelaskan, jika dilihat setiap tahunnya sejak 2022 sampai 2023 Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengalami kenaikan dalam total pengeluaran negara.

"Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya ada bukti statistik yang kuat dan konsisten hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya,"ujarnya.

"Satu kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat seperti bansos akan memingkatkan perentase perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahan," sambung Vid.

Sedangkan yang kedua, Vid melanjutkan, sebagai ilustrasi di provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen, pemberian bansos akan meningkatkan margin kandidat petahana atau yang didukung petahana sebesar 6,26 sampai 9,0 persen, margin antara pemenang dengan total kandidat.

"Margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc, bansos ad hoc 2023, bantuan langsung tunai el nino BLT desa, bansos ad hoc 2024, BLT mitigasi risiko pangan dan bantuan pangan beras," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )