Protes dan bentrokan juga terjadi di beberapa kota besar dan kecil di seluruh negeri, dan banyak yang menyerukan agar Presiden William Ruto mundur dari jabatannya serta menyuarakan penolakan mereka terhadap kenaikan pajak.
Parlemen menyetujui rancangan undang-undang keuangan tersebut, dan meneruskannya ke pembahasan ketiga oleh anggota parlemen. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan undang-undang tersebut ke presiden untuk ditandatangani. Dia dapat mengirimkannya kembali ke parlemen jika dia keberatan.
Ruto memenangkan pemilu hampir dua tahun yang lalu dengan platform memperjuangkan pekerja miskin di Kenya, namun ia terjebak di antara persaingan tuntutan pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang mendesak pemerintah untuk memotong defisit untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan, dan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah.
Masyarakat Kenya sedang berjuang untuk mengatasi beberapa guncangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, perang di Ukraina, kekeringan selama dua tahun berturut-turut, dan depresiasi mata uang.
RUU keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pajak tambahan sebesar USD2,7 miliar sebagai bagian dari upaya meringankan beban utang yang besar, dengan pembayaran bunga saja menghabiskan 37 persen pendapatan tahunan.
Pemimpin oposisi Raila Odinga menyerukan agar RUU Keuangan segera ditarik tanpa syarat untuk membuka jalan bagi dialog.
“Saya merasa terganggu dengan pembunuhan, penangkapan, penahanan dan pengawasan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak laki-laki dan perempuan yang hanya ingin didengarkan mengenai kebijakan perpajakan yang mencuri masa kini dan masa depan mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah telah memberikan beberapa kelonggaran, berjanji untuk membatalkan usulan pajak baru atas roti, minyak goreng, kepemilikan mobil dan transaksi keuangan. Namun hal itu belum cukup memuaskan para pengunjuk rasa.
(Susi Susanti)