Perindo: Perubahan Nama Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung Bertentangan Konstitusi

JAKARTA - Usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap bertentangan dengan konstitusi.

"Menurut saya sebenarnya ini sudah bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Bukan pada soal lembaga Dewan Pertimbangannya, tapi pada nama yang disematkan," kata Ketua DPP Bidang Penggalangan Milenial dan Gen Z Partai Perindo, David V. H Sitorus saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen IV, secara tegas dan jelas dikatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan. Pihaknya sepakat dengan sejumlah pakar hukum yang menilai bahwa usulan perubahan nomenklatur ini seperti ingin menghidupkan kembali zaman Orde Baru.