Demo 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Mahasiswa Robohkan Beton Barikade Polisi

JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mencoba menarik barikade beton saat unjuk rasa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). Mereka kecewa karena tidak bisa menyampaikan langsung tuntutan ke Jokowi.

Awalnya massa BEM SI mencoba menarik barikade beton dan satu beton terjatuh. Nanun setelah hanya mampu merobohkan satu beton mereka membakar satu ban dan spanduk. Setelahnya, massa dipukul mundur oleh polisi.

Polisi lalu memberikan imbauan agar massa aksi membubarkan diri karena telah melewati waktu yang telah ditentukan. Polisi juga menyemprotkan air menggunaka water cannon.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Pusat BEM SI, Herianto meminta Presiden Joko Widodo menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Sebanyak 12 tuntutan dikeluarkan sebagai evaluasi untuk pemerintah Presiden Jokowi yang sudah berlangsung 10 tahun. Sebanyak 12 tuntutan itu merupakan hasil dari rakernas selama satu pekan di Semarang.

"Maka kami ambil hari kerja, agar gerakan ini benar-benar diperhatikan bukan hanya untuk pemerintah, tapi orang-orang di jalan masyarakat juga," kata Herianto kepada wartawan di Patung Kuda, Senin (22/7/2024).

BEM SI ingin menemui Jokowi langsung untuk menyampaikan 12 tuntutannya. Jika Jokowi absen, mereka berharap bisa menemui perwakilannya.

"Respons yang kita harapkan adalah pihak istana menemui kita karena kita mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat dan ini tajuk besarnya tanggung jawab Jokowi seharusnya Jokowi maupun istana menemui kita," ucapnya.

Herianto mengancam, jika Istana tidak merespons maka aksi mahasiswa itu akan membesar di sejumlah daerah. Mereka ingin menemui Presiden Jokowi atau perwakilannya dari Istana.

Berikut adalah 12 tuntutan BEM SI:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024

2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI POLRI demi demokrasi Indonesia

3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati