Upaya China Tingkatkan Kepercayaan Pasar di Bawah Xi Jinping Dinilai Gagal

Ketika data baru dirilis pada Desember tahun lalu, tingkat pengangguran di antara penduduk berusia antara 16 dan 24 tahun menunjukkan angka sekitar 14,9 persen. Pada Juni 2024, angka tersebut berada di angka 13,2 persen, yang menimbulkan pertanyaan tentang perubahan mendadak dalam skenario ketenagakerjaan di China, bahkan ketika ekonomi menghadapi perlambatan dan perjuangannya melawan tekanan deflasi terus berlanjut. Ketegangan perdagangan China dengan AS dan Eropa juga telah merusak prospek perubahan langsung dalam situasi ekonomi.

Dengan latar belakang ini, sidang pleno ketiga Komite Sentral PKC mengadakan pertemuan pekan lalu yang menekankan reformasi struktural untuk menghidupkan kembali ekonomi China yang dilanda krisis. Akan tetapi, baik investor maupun ekonom menginginkan pemulihan ekonomi China segera dengan merangsang permintaan dan bertindak lebih tegas dalam reformasi ekonomi, termasuk dukungan bagi sektor swasta dan investasi asing.

Menyajikan pandangan kritis terhadap rencana dan program yang disusun pada sidang pleno ketiga, Yukon Huang, seorang Peneliti Senior di Carnegie Endowment, dalam tulisannya di South China Morning Post, mengatakan, "Banyak reformasi yang disorot dalam diskusi sidang pleno ketiga dianggap hanya mengutak-atik hal-hal kecil. Reformasi tersebut merupakan penyempurnaan kelembagaan dan peraturan, bukan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kekuatan pasar, bukan negara, yang akan memimpin dalam mengarahkan kegiatan sektor swasta."

Ia mengatakan China perlu bertindak atas reformasi yang meningkatkan pertumbuhan yang tidak akan "menambah kesulitan keuangannya saat ini."

Meski demikian, apa yang diperdebatkan secara umum oleh para pengamat China adalah apakah langkah-langkah reformasi yang dibahas pada sidang pleno ketiga akan membantu meredakan ketidakpuasan yang meningkat di antara masyarakat umum terhadap kepemimpinan PKC.

Sektor konstruksi, keuangan, perumahan, dan beberapa sektor lainnya di negara Asia Timur tersebut tengah bergulat dengan masalah besar. Di sektor keuangan, banyak bank telah melakukan pemotongan gaji setidaknya 10 hingga 20 persen, sementara penurunan aktivitas manufaktur telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap pekerja pabrik.