China Hadapi Pemogokan Kerah Biru yang Terus Meningkat Imbas Kesulitan Ekonomi

Para ahli mengatakan sangat sulit bagi pekerja kerah biru di China untuk mendapatkan pekerjaan yang membayarkan jaminan sosial selama 15 tahun, prasyarat untuk mendapatkan dana pensiun saat sudah tidak lagi bekerja. Hal inilah yang telah menimbulkan ketidakamanan finansial di seluruh pasar tenaga kerja dengan pekerja yang sering melakukan pemogokan untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap sistem.

Faktanya, pekerja migran di bidang konstruksi adalah yang paling menderita. Ada laporan yang menunjukkan bahwa pekerja di Xinjiang dan beberapa provinsi China lainnya harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan gaji mereka. Namun, setelah industri konstruksi, sektor manufaktur adalah tempat para pekerja menjadi korban ketidakpastian dan ketidakpedulian pengusaha.

Antara Januari dan Juni 2024, sebanyak 240 pemogokan dilakukan para pekerja sektor manufaktur di China. Pekerja yang bekerja di merek-merek internasional seperti Nike, Adidas, Solomon, dan Timberland telah melakukan mogok kerja karena upah dan kompensasi mereka yang belum dibayarkan.

Aksi protes semacam itu menunjukkan ketidakbahagiaan pekerja di China, tempat keluhan mereka biasanya terkait dengan jam kerja yang panjang dan upah rendah atau tidak dibayar, kata CLB. Mogok kerja ini juga terkait dengan tidak disediakannya tunjangan jaminan sosial.

Kesenjangan Pekerja Perkotaan dan Migran

Mengenai hal ini, para analis menyalahkan buruknya penerapan aturan perlindungan tenaga kerja dan adanya langkah pencegahan dari pemerintah China agar pekerja tidak membentuk serikat pekerja yang independen. Dengan begitu, para pekerja kesulitan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Hal menyakitkan bagi para pengamat China adalah bahwa meski para pekerja merupakan tulang punggung ekonomi negara, mereka menghadapi diskriminasi dan sikap apatis di tangan para majikan mereka. Sementara pekerja perkotaan dengan rumah terdaftar mendapatkan lebih banyak dalam hal upah dan akses ke layanan. Mulai dari bantuan medis hingga pendidikan, pekerja migran yang populasinya sekira 293 juta tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

Pihak berwenang China sebenarnya telah menyadari situasi diskriminatif ini, tetapi belum ada upaya serius yang dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan antara pekerja perkotaan dan pekerja migran.

Namun, pada sidang pleno ketiga yang diselenggarakan bulan lalu, para pemimpin China berjanji untuk meningkatkan sistem jaminan sosial dengan menangani masalah yang dihadapi pekerja migran. Tetapi masih dalam ranah spekulasi apakah berbagai langkah tersebut akan benar-benar diambil untuk mengubah janji-janji menjadi kenyataan, mengingat kondisi kerja sering kali bergantung pada keinginan manajemen perusahaan yang tidak menentu di China.