MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Laporan tersebut menganalisis 91 protes yang dipimpin sopir taksi, angkutan daring, pengiriman barang, bus, dan truk di China. Banyak dari peristiwa ini dipicu kebijakan yang memengaruhi pekerja transportasi, seperti regulasi pada aplikasi angkutan daring dan taksi tanpa pengemudi.
Penolakan oleh pemilik rumah dan pekerja konstruksi merupakan 44 persen dari semua kasus penolakan dalam basis data CDM, yang mencerminkan dampak utama krisis real estat terhadap mata pencaharian warga.
Meski pemerintah China berupaya meredakan keruntuhan sektor real estat, data CDM menunjukkan bahwa frekuensi aksi protes tidak menurun.
Analisis data CDM yang dikumpulkan selama dua tahun menunjukkan bahwa Shenzhen, Xi'an, dan Sanya memiliki lebih banyak protes atas keluhan ekonomi per kapita daripada kota-kota lain di China, sementara banyak kota berperingkat tinggi lainnya terletak di Provinsi Guangdong.
Sementara itu, meski ada upaya intervensi Beijing, ekonomi China merosot ke stagnasi setelah empat dekade pertumbuhan. Langkah-langkah rezim komunis tersebut tidak mampu mengatasi hambatan utama bagi kemajuan ekonomi, seperti krisis real estat, perang dagang dengan Amerika Serikat, pembatasan pada sektor swasta, dan dampak negatif yang berkepanjangan dari pembatasan dan karantina wilayah Covid-19 yang ketat, menurut laporan CDM.
Laporan tersebut mengindikasikan bahwa banyak aksi protes diredam oleh Partai Komunis China (PKC) karena kekhawatiran bahwa aktivitas semacam itu dapat menimbulkan risiko politik yang lebih besar.
Sejumlah pengamat isu China berpendapat bahwa meningkatnya aksi protes, terlepas dari kontrol ketat PKC, menandakan krisis legitimasi bagi partai tersebut.
Ketua dewan Sekolah Demokrasi Baru Taiwan, Tseng Chien-Yuan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa situasi saat ini di China tidak seperti di tempat lain, karena bahkan kelas menengah, termasuk pemilik properti, telah ikut melakukan aksi protes, yang menunjukkan bahwa situasi ekonomi China sangat serius.