Jika PDIP Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini yang Akan Terjadi

JAKARTA - Hampir mayoritas partai politik yang berada di parlemen telah berada di dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun mendatang. Praktis, hanya tinggal PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum menentukan sikapnya.

Analisis komunikasi politik, Hendri Satrio melihat bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini bisa saja ikut bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Pasalnya, Prabowo sendiri sebagai Presiden terpilih bertekad ingin merangkul semua pihak.

"Hanya memang kalau semuanya bersatu di dalam, ini pekerjaan besar buat media massa yang katanya pilar keempat demokrasi, harus kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Kemudian akademisi dan aktivis. Supaya apa? Supaya ada check and balances," kata pria yang akrab disapa Hensat, Sabtu (12/10/2024).

Kendati demikian, kata dia, check and balance itu tidak perlu dikhawatirkan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik.

"Nah makannya harusnya kalau DPR bisa menjalankan fungsinya, itu tidak tergantung atau tidak terpengaruh apakah dia berada di koalisi atau tidak, karena memang independen," ujarnya.

Hanya saja, fakta yang ada selama ini, seperti ada sebuah reward and punishment dari partai politik kepada para legislatornya di DPR. Menurutnya, hal ini kerapkali terjadi menimpa legislator yang berusaha bersuara kritis kepada pemerintah.

"Nah ini yang mudah-mudahan para ketua umum itu tidak mudah menjatuhkan vonis PAW kepada anggota DPR yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah," tuturnya.

Hensat melihat, banyak memang anggota-anggota dewan walaupun berada di koalisi tetapi tetap memberikan kritis kepada pemerintah. Akan tetapi, itu bisa terjadi jika ketua umum partai politiknya memiliki kematangan dalam berpolitik.

"Jadi artinya nggak tiba-tiba PAW. Anda nih jangan kritis-kritis, nanti jatah menteri partai kita dikurangi, anda saya PAW ya. Nah kalo begitu terus, nggak akan ada yang berani. Itu sebetulnya tantangan yang ke depannya," ujar pendiri lembaga survei KedaiKopi itu.

"Jadi secara demokrasi, beban DPR sebagai legislatif yang mengawasi pemerintahan dan kemudian yang menampung aspirasi dan lain-lain itu harus bisa menonjol," pungkasnya.

(Awaludin)