Menteri Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Ini Tanggapan Waka Komisi HAM DPR

Selain itu, Pigai juga menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia juga ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.

Andreas memahami target yang ingin dicapai Menteri Pigai bertujuan baik dengan didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia. 

“Tapi kita perlu mengkaji lagi terkait masalah anggaran ini. Sehingga semua program dapat berjalan efektif, dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan rakyat,” ungkap Legislator dari Dapil NTT i itu.

Komisi XIII DPR berencana akan mengundang para mitra kerjanya pekan depan untuk mengawali kerja kolaboratif antara Pemerintah dengan DPR, termasuk Menteri HAM. Menteri Natalius Pigai disebut dapat menyampaikan tentang harapan kenaikan anggaran secara resmi kepada DPR pada rapat kerja nanti.

“Agenda perkenalan, yang tentunya kementerian lembaga yang menjadi mitra perlu menjelaskan ruang lingkup kerja, struktur dan personel kelembagaan. Kalau dukungan anggaran itu perlu disampaikan, inilah forumnya,” pungkasnya.