Transisi Energi, Pemerintah Bakal Turunkan Peran Batubara Mulai 2035

JAKARTA - Pemerintah mengaku bakal terus menurunkan peran batubara dan akan berpindah ke energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengungkapkan, produksi batu bara akan berkurang bertahap mulai 2035.

Menurutnya, pendapatan negara dari royalti batu bara dua tahun terakhir tergolong besar.

“Total tahun 2022 sekitar Rp170 triliun, melebihi migas (minyak dan gas bumi). Pada tahun 2023 sebesar Rp168 triliun,” katanya menerangkan.

Namun, dia mengungkapkan, beberapa tambang batu bara memiliki masa tambang kurang dari 10 tahun, terutama untuk pertambangan dengan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

“Kita kemungkinan akan kehilangan produksi batu bara sebesar 200 juta ton. Karena di tahun 2035 (sumber daya batu bara) akan habis, tidak ekonomis lagi untuk menambang dengan struktur royalti yang ada untuk IUPK,” kata Septian.

Sehingga pendapatan royalti negara bisa jadi tidak akan bertahan lama. Hal tersebut menjelaskan soal pungutan batu bara yang sudah sempat dilakukan di Indonesia melalui windfall profit tax dan royalti.

Penjelasan tersebut Septian utarakan usai Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia atau SUSTAIN menawarkan opsi peningkatan pungutan produksi batu bara untuk memperbesar alokasi anggaran negara dalam
pembiayaan transisi energi.