Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral hazard dalam proses politik, seperti politik transaksional, money politics, dan mahalnya biaya pencalonan.
"Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung," tuturnya.
Lebih lanjut, Kang Ferry menjelaskan bahwa demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Meski demikian, ia menyatakan bahwa metode pelaksanaan demokrasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keterlibatan rakyat.
"Demokrasi adalah tujuan, sedangkan metode seperti pemilihan langsung atau melalui DPRD hanyalah alat. Perubahan metode harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menjaga keterlibatan rakyat secara maksimal," ujarnya.