Penilaian OCCRP pada Jokowi Disebut Tidak Ilmiah dan Bias

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, memberikan tanggapan keras terkait laporan yang mengategorikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Menurutnya, penilaian yang dilakukan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tersebut perlu diselidiki lebih lanjut. 

Dia juga mengingatkan, metodologi yang digunakan oleh lembaga tersebut dirasa tidak valid dan tidak berbasis pada data hukum yang sahih.

Metode Disebut Tidak Berbasis Data

Faisyal menyoroti metode yang digunakan OCCRP dalam menilai seorang pemimpin negara, yang menurutnya sangat meragukan.

"Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah," Faisyal seperti ikutip, Rabu (1/1/2025). 

Menurutnya, penggunaan platform seperti Google Form untuk polling, merupakan metode yang tidak tepat untuk menilai sebuah fenomena besar seperti korupsi, yang memerlukan analisis mendalam dan validitas data yang kuat.

Faisyal juga mengkritik konsep yang digunakan oleh OCCRP dalam memberikan penilaian terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Ia berpendapat lembaga tersebut membuat indikator-indikator sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan "korupsi" tanpa adanya data dan fakta yang jelas.

"OCCRP membuat indikator sendiri tentang makna korupsi. Kalau semua lembaga bebas membuat variabel-variabel untuk menyusun konsep, maka akan melahirkan konsep-konsep yang bias dan salah," tegasnya.

Apabila konsep tersebut terus dipakai tanpa keilmiahan yang jelas, sambungnya, maka bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politis.

"Konsep tersebut bisa dipakai oleh orang atau lembaga tertentu dengan niat yang tidak baik, misalnya untuk menyerang tokoh atau pemimpin yang tidak mereka sukai," kata Faisyal.

Variabel Bias

Faisyal juga menilai salah satu variabel yang digunakan oleh OCCRP, yakni "menjarah sumber daya alam", sangat bias. Menurutnya, jika variabel ini digunakan untuk menilai korupsi, maka banyak pemimpin negara industri yang juga seharusnya masuk dalam kategori pemimpin terkorup.

"Jika variabel ini yang digunakan, maka banyak pemimpin negara-negara industri yang sudah merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya juga bisa dikategorikan sebagai pemimpin korup. Kenapa OCCRP tidak memasukkan presiden negara-negara Eropa dan Amerika yang sudah nyata merusak lingkungan?" kata Faisyal.

Ia menekankan, penggunaan indikator semacam ini dapat merugikan banyak pihak, terutama jika dilihat dari perspektif global yang lebih luas.