Penilaian OCCRP pada Jokowi Disebut Tidak Ilmiah dan Bias

Pelanggaran HAM di Timur Tengah

Selain itu, Faisyal juga mengkritik bahwa banyak pihak yang mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar yang terjadi di negara-negara lain, khususnya yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. 

"Presiden yang paling banyak melanggar hak asasi manusia itu bukan Jokowi. Kasus perang di kawasan Timur Tengah, seperti perang Irak, misalnya. Semua dunia tahu siapa yang jadi dalangnya," katanya.

Menurutnya, dalam konteks ini, Amerika Serikat telah menjadi aktor utama dalam hilangnya hak-hak rakyat Irak selama perang, namun tidak ada yang menyebut pemimpin negara tersebut sebagai pemimpin terkorup.

Faisyal juga menilai bahwa laporan OCCRP ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi tertentu yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang citra Presiden.

"Berita OCCRP ini digunakan oleh politisi-politisi yang tak suka dengan Jokowi sebagai senjata untuk menyudutkan Jokowi," kata Faisyal.

Namun, dia juga menegaskan bahwa Jokowi tetap pantas mendapat apresiasi atas berbagai pencapaian yang telah diraihnya selama memimpin Indonesia.

"Harus kita akui, Jokowi banyak jasanya untuk bangsa ini. Di era kepemimpinannyalah pembangunan infrastruktur berjalan maksimal dan efeknya sudah dirasakan oleh rakyat. Mobilitas masyarakat sekarang menjadi lebih baik," ujarnya.

Faisyal menilai bahwa laporan OCCRP terhadap Jokowi sebagai pemimpin terkorup perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi metodologi yang digunakan maupun variabel-variabel yang diangkat. Ia mengimbau agar semua pihak tidak langsung mempercayai penilaian tersebut tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan fakta yang lebih objektif. 

Menurutnya, situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih kritis terhadap sumber-sumber informasi yang ada, terutama dalam ranah politik global yang sering kali dipenuhi dengan agenda tersembunyi.

(Angkasa Yudhistira)