MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kemiskinan ekstrem dan stunting adalah dua tantangan utama yang terus membayangi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan perhitungan BPS, persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024, sebesar 19,48%, termasuk dalam tiga Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Dalam konteks prevalensi stunting, NTT juga menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk. Persoalan ini memerlukan solusi komprehensif untuk mengatasinya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menginisiasi program kolaboratif lintas Kementerian dan Lembaga untuk menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem dan resiko stunting di NTT.
Sejalan dengan hal tersebut, Kemendukbangga mengadakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kemendukbangga juga mengajak dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk ikut berkolaborasi.
“Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mengatasi semua persoalan negara kita. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendukbangga/BKKBN,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, dalam pertemuan tersebut di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin (13/1/2025),.
Menteri Wihaji juga menambahkan bahwa penanggulangan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif. Bersama Kementerian dan Lembaga lain, serta universitas, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting nantinya akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema No Poverty, No Hungry,” ujarnya.