Kemendukbangga/BKKBN Raih Penghargaan dari BPK RI: Entitas Dengan Tindaklanjut Rekomendasi Diatas 90 Persen

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN raih penghargaan sebagai entitas yang telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan tingkat penyelesaian di atas 90% per semester I tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, pada kegiatan Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Rabu (12/2/2025) di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI.

Kemendukbangga/BKKBN berhasil menyelesaikan tindaklanjut (TL) rekomendasi dari BPK RI hingga 93,77%, dan menjadi satu dari tiga Kementerian/Lembaga yang mendapatkan penghargaan langsung dari Direktorat Jendral Pemeriksaan KeuaKemendukbangga/BKKBN berhasil menyelesaikan tindaklanjut (TL) rekomendasi dari BPK RI hingga 93,77%ngan Negara III BPK RI. Dua kementerian lain yang juga mendapat penghargaan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, sangat bergembira atas penghargaan yang diberikan oleh BPK RI tersebut. Budi Setiyono menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima tersebut menunjukkan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari para pejabat dan segenap pegawai Kemendukbangga untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola institusi. 

"Kedepan saya berharap agar segenap elemen Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN terus bekerja secara lebih baik lagi, makin profesional, dan nantinya memperoleh kepercayaan publik sebagai lembaga yang bersih, handal, dan terpercaya" harap Budi Setiyono.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Eng. Imam Machdi, M.T, dalam sambutannya menyampaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan, melalui pemeriksaan yang komperhensif dapat mengidentifikasi area-area yang butuh perbaikan, sehingga dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI adalah untuk memberikan opini kepada K/L. BPK RI juga berperan untuk  memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.