Jika memang ada data penerima bansos yang disalahgunakan, Puan menilai hal ini menandakan masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Sebab, celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial dapat dengan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara," tuturnya.
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin keamanan data-data kependudukan masyarakat.
"Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.