Fraksi Partai Perindo Beri 15 Rekomendasi Strategis Pacu Pembangunan Humbahas

HUMBANG HASUNDUTAN - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara memberikan 15 catatan strategis dan rekomendasi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Humbahas Lam Marganda Silaban mengatakan, penurunan pendapatan daerah (PAD) yang mencapai 3,72 persen menjadi salah satu sorotan partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, PAD yang dianggarkan sebesar Rp1.010.565.805.740,- turun menjadi Rp972.927.286.489,- dalam Rancangan Perubahan APBD. 

“Penurunan ini perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait dana transfer dan PAD, agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi PAD secara lebih progresif, termasuk dari sektor pajak, retribusi dan pemanfaatan aset daerah,” ujarnya, Jumat (18/5/2025).

Partai Perindo kata dia juga menyoroti lonjakan drastis pembiayaan netto sebesar 1.196 persen. Menurut legislator yang duduk di Komisi I DPRD Humbahas ini, kenaikan itu harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

"Strategi penggunaan pembiayaan harus transparan dan akuntabel," tegasnya.

Catatan lainnya mencakup pengawasan distribusi pupuk di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), serta perhatian pada jalan usaha tani dan infrastruktur desa.

Partai Perindo mendorong pembentukan tim audit untuk mengevaluasi aset daerah yang dimanfaatkan dalam proyek-proyek pembangkit listrik.

“Kami ingin pengelolaan aset daerah yang digunakan sektor swasta memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Hal ini bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya milik daerah,” tuturnya.

Partai Perindo juga mengingatkan pentingnya evaluasi kebijakan lima hari sekolah, pemberian insentif bagi tutor PAUD dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa. Semua itu dinilai perlu ditopang dengan perencanaan dan penganggaran yang akurat dan berbasis hasil.

Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menegaskan agar perubahan APBD tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah, tidak sekadar merespons kondisi fiskal atau realisasi anggaran.

“Perubahan APBD juga harus mengakomodir kebijakan-kebijakan strategis yang mendorong terwujudnya sasaran pembangunan jangka menengah. Setiap program dan kegiatan harus benar-benar terarah, terukur dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ucapnya.

Dengan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo berharap anggaran yang tersedia, meskipun terbatas, dapat menghasilkan nilai manfaat yang tinggi. Konsep penganggaran berbasis output dan outcome harus menjadi pedoman utama. 

“Semoga seluruh rekomendasi ini dapat menjadi pijakan bagi penyempurnaan kebijakan daerah ke depan, demi terwujudnya Humbang Hasundutan yang maju, tertib anggaran dan bermental unggul,”tutup Lam Marganda.

(Fahmi Firdaus )