Komisi I DPR Dorong Pemerintah Inisiasi ASEAN Tangani Kasus TPPO dan Judol

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada lemahnya perlindungan warga negara di luar negeri, tetapi juga pada kurangnya sistem pengawasan migrasi dan rekrutmen kerja di dalam negeri.

"Banyak WNI yang dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri, tetapi berakhir sebagai korban eksploitasi dan bahkan pelaku kejahatan siber karena dipaksa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu melakukan pendekatan menyeluruh untuk mencegah makin meluasnya sindikat ini. Ia menyarankan penguatan kontrol di pintu keluar-masuk WNI dan WNA melalui koordinasi antarlembaga.

"Imigrasi harus lebih proaktif dalam memverifikasi calon pekerja migran. Tidak boleh ada paspor keluar tanpa kejelasan tujuan dan dokumen penempatan. Profiling terhadap calon penumpang yang rentan menjadi korban TPPO harus diperkuat,” tegasnya.