Fraksi Gerindra Usul Kartu Janda Jakarta, Pramono: Aneh-Aneh Saja!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, enggan menanggapi usulan legislator dari Fraksi Gerindra mengenai pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ). Ia menilai usulan tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius.

"Aneh-aneh saja. Enggak, lah. Nggak mau jawab," kata Pramono sambil sedikit tertawa di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan penerbitan Kartu Janda Jakarta (KJJ) untuk para perempuan berstatus janda di Ibu Kota. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7).

"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," kata Jamilah dalam paparannya pada rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Rano Karno dan dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah.

Jamilah menjelaskan, bahwa program KJJ ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 hingga 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," ujarnya.

(Awaludin)