Mendekat ke BRICS, Pakistan Coba Patahkan Lingkaran Setan Utang IMF

Kegagalan Program Pakistan

Program-program yang bertujuan merestrukturisasi sistem perpajakan, mereformasi distribusi energi, dan memprivatisasi badan usaha milik negara seringkali gagal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, penolakan politik, atau buruknya pelaksanaan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat terus mengalami kondisi kerja yang tidak aman, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan pelanggaran hak-hak dasar yang tercantum dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Pemanfaatan utang luar negeri Pakistan, pada dasarnya, telah gagal mengkatalisasi perubahan transformatif seperti yang dibayangkan dalam dokumen kebijakan atau strategi donor. Hal ini justru memperkuat model ketergantungan fiskal yang memprioritaskan jadwal pembayaran utang daripada pembangunan manusia. Dalam iklim ini, negara semakin mengabaikan tanggung jawabnya di bidang-bidang utama, sehingga memungkinkan pihak swasta untuk mengisi kekosongan dalam penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan, yang seringkali mengorbankan kesetaraan dan aksesibilitas.

Pada akhirnya, peralihan Pakistan ke Bank BRICS mencerminkan kenyataan yang menyadarkan: era pinjaman Barat yang relatif mudah diakses telah berakhir. Setelah menerima lebih dari dua lusin program pinjaman dari IMF, menjadikannya salah satu peminjam paling sering di lembaga tersebut, Pakistan masih dirundung keterbelakangan, volatilitas ekonomi makro, dan ketimpangan sosial yang terus-menerus.

Meskipun telah menerima bantuan keuangan internasional selama puluhan tahun, hasilnya belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Siklus pinjaman ini belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maupun pembangunan manusia yang kuat. Sebaliknya, beban utang semakin dalam, dan reformasi penting terhambat. Peningkatan belanja pertahanan Pakistan yang tak terkendali menunjukkan bahwa dana tersebut dialihkan untuk ambisi strategis dan militer, alih-alih untuk pembangunan sosial-ekonomi.