Komisi IV DPR Sebut 12% Gaji Warga di Kota Besar Habis Buat Biaya Angkot

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat di kota-kota besar, merupakan dampak dari belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Menurutnya, harus ada desain ulang sistem integrasi transportasi.

“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna," kata Andi Iwan Aras, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kota-kota penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi dan Depok, menanggung beban biaya transportasi paling berat. Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp 1,9 juta, diikuti Depok Rp 1,8 juta, Surabaya Rp 1,6 juta, Jakarta Rp 1,59 juta, dan Bogor Rp 1,2 juta.

Menanggapi hal ini, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh, serta memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem yang ramah bagi pengguna jasa transportasi dan tentunya dengan harga terjangkau.

"Pemetaan jalur first mile dan last mile perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

Iwan juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.

“Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” tambah Iwan.

Lebih lanjut, pimpinan Komisi Perhubungan DPR ini memastikan Komisi V akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah dalam sektor tersebut. Menurut Iwan, hal itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.

"Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.

Sebagai informasi, dalam survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018, rata-rata kontribusi ongkos transportasi per bulan masyarakat Indonesia mencapai 12,46% dari total biaya hidup. Padahal menurut World Bank, porsi pengeluaran ongkos transportasi yang ideal tak lebih 10% dari total biaya hidup bulanan.

Masih dari data BPS, rata-rata biaya transportasi per bulan di kota besar juga nampak cukup tinggi, umumnya sudah berada di atas Rp 1 jutaan per bulan. Paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp 1,9 juta per bulan atau setara dengan 14% dari total biaya hidup, kemudian ada juga Depok yang mencapai Rp 1,8 juta per bulan atau setara dengan 16,3% dari total biaya hidup.

Sementara itu, di Surabaya biaya rata-rata transportasi per bulan menyentuh angka Rp 1,62 juta atau sebesar 13,61% dari total biaya hidup. Kemudian di Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional tempat banyak perusahaan-perusahaan besar berkantor, biaya transportasi mencapai Rp 1,59 juta per bulan atau sebesar 11,8% dari total biaya hidup.

Data ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025). Dia menilai mahalnya ongkos transportasi di kota-kota besar terjadi karena belum teritegrasinya transportasi umum di Indonesia.

(Awaludin)