Dicopot dari DPR, Golkar: Adies Kadir Tak Terima Gaji dan Tunjangan!

JAKARTA -  Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan, Adies Kadir tidak terima gaji dan tunjangan setelah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Adies dicopot karena pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, status keanggotaan di DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, termasuk terkait hak keuangan, baik gaji maupun tunjangan.

 “Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif," ujar Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

"Jika belum ada rujukan berkiatan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI),” tambahnya.

Sekjen Partai Golkar ini menambahkan, status nonaktif telah melepas fungsi representasi rakyat di DPR. Dengan demikian, ia menilai tidak logis bila anggota legislator nonaktif tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.

"Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,”pungkasnya.

Sekadar informasi, sebanyak lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi telah dinonaktifkan oleh partai karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi.

Kelimanya ialah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.