Soroti Tunjangan DPR, Partai Perindo NTT: Sistem Remunerasi Akuntabel Kunci Tingkatkan Kepercayaan Publik

Simson menilai, konsultan independen bisa berperan sebagai “wasit” yang menjembatani kepentingan publik dengan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan pejabat tidak lagi menjadi isu sensitif yang menimbulkan kecemburuan sosial.

“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.

Simson pun mendorong agar pemerintah bersama DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen dan masyarakat sipil. Dengan demikian, keputusan terkait gaji dan tunjangan pejabat negara dapat diterima secara rasional dan adil.

(Zen Teguh)