JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, kemungkinan akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara Himalaya tersebut, menurut seorang sumber pada Jumat (12/9/2025). Potensi penunjukan Karki ini muncul dari perundingan pembentukan pemerintahan sementara setelah protes antikorupsi berdarah yang menyebabkan pengunduran diri K.P. Sharma Oli.
Kerusuhan terburuk di negara Himalaya tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang menewaskan 51 orang minggu ini dan melukai lebih dari 1.300 orang saat polisi berupaya mengendalikan massa, dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut. Kekerasan mereda setelah Oli mengundurkan diri.
"Sushila Karki akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara," kata seorang pakar konstitusi yang dikonsultasikan oleh Presiden Ramchandra Paudel dan panglima militer Ashok Raj Sigdel, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
"Mereka (Gen Z) menginginkannya. Ini akan terjadi hari ini," tambah sumber tersebut, merujuk pada para demonstran Gen Z yang nama populernya berasal dari usia sebagian besar peserta.
Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama dan satu-satunya di Nepal, Karki (73 tahun), dikenal karena kejujuran, integritas, dan pendiriannya yang menentang korupsi.
Pengangkatannya kemungkinan akan diresmikan setelah pertemuan di kediaman Paudel, yang dijadwalkan ulang menjadi Jumat sore dari jadwal semula di pagi hari, menurut seorang sumber Gen Z yang terlibat dalam perundingan tersebut.
Kantor presiden dan juru bicara militer tidak menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar mengenai masalah tersebut.
Terjepit di antara India dan China, Nepal telah bergulat dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi sejak penghapusan monarki pada 2008, sementara kurangnya lapangan kerja mendorong jutaan orang mencari pekerjaan di negara lain dan mengirim uang ke negara asal.
Toko-toko mulai dibuka kembali pada Jumat, di antara tanda-tanda bahwa kehidupan kembali normal di ibu kota Kathmandu, dengan mobil-mobil di jalanan dan personel polisi membawa tongkat, alih-alih senjata yang mereka bawa di awal pekan.
Beberapa jalan tetap terblokir, meskipun jumlah tentara yang berpatroli di jalan lebih sedikit daripada sebelumnya. Pihak berwenang mulai menyerahkan jenazah para korban tewas dalam protes kepada keluarga mereka.
(Rahman Asmardika)