Prabowo Tak Bentuk TGPF Demo Ricuh, Dukung Tim Independen 6 Lembaga HAM 

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demo ricuh yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Presiden mempercayakan hal tersebut kepada enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang telah membentuk tim independen pencarian fakta atas peristiwa tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai menemui Presiden setelah pelantikan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Presiden menyambut baik pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang dilakukan oleh enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LNHAM). Presiden mempersilakan tim itu bekerja secara independen, transparan, dan objektif,” kata Yusril.

“Mereka menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen. Keenam lembaga itu adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah,” katanya.

Karena itu, menurut Yusril, independensi dan kedudukan enam LNHAM ini lebih kuat dibanding TGPF yang dibentuk melalui keputusan presiden (Keppres).

Sebagai informasi, enam LNHAM telah membentuk Tim Independen Pencarian Fakta untuk mengusut demo ricuh pada akhir Agustus 2025. Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah lain, hingga menyebabkan korban jiwa.

Keenam lembaga tersebut adalah:
1.    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2.    Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
3.    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4.    Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
5.    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
6.    Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pembentukan tim independen ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dari enam LNHAM untuk menindaklanjuti peristiwa unjuk rasa yang berujung kericuhan.

“Maka kami dari enam lembaga memutuskan secara bersama-sama melakukan pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional HAM untuk pencarian fakta terkait peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus–September 2025,” ujar Anis melalui akun YouTube Humas Komnas HAM RI, Jumat 12 September 2025.

Anis menambahkan, keenam LNHAM memiliki kewenangan dan fokus isu terhadap kelompok rentan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tim ini diharapkan dapat menghasilkan laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

(Arief Setyadi )