Pemerintah Diminta Kawal Kebijakan Cukai dan Berantas Peredaran Rokok Ilegal

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara sekaligus mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Polri dan Kejaksaan Agung pun didorong untuk menggelar operasi.

"Kami mendorong Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap industri rokok ilegal,” ujar Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri legal dan mencekik hidup petani.

"Kami sangat mendukung langkah strategis yang diambil oleh Menteri Keuangan. Kebijakan cukai haruslah proporsional dan tidak memberatkan para pelaku usaha serta petani yang menjadi tulang punggung ekonomi," ungkap Don Muzakir.

Don Muzakir juga meminta pemerintah dan instansi penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku industri rokok ilegal.

“Rokok ilegal telah menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30% di beberapa daerah seperti Temanggung dan Madura,”terangnya.

Oleh karena itu, langkah konkret seperti moratorium kenaikan cukai dan penguatan pengawasan distribusi diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dan industri hukum.

"Kami akan turun langsung memastikan distribusi dan serapan hasil pertanian berjalan adil tanpa manipulasi," tutup Don Muzakir.

(Fahmi Firdaus )