ART Zaskia Mecca Dianiaya Oknum TNI, Komisi I Nilai Bisa Rusak Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti kasus pemukulan terhadap asisten rumah tangga (ART) artis Zaskia Adya Mecca yang dilakukan seorang oknum TNI. Kasus itu belakangan menuai perhatian publik.

Pria yang akrab disapa Daeng Ical menegaskan, TNI sebagai institusi pertahanan negara harus bertindak tegas terhadap anggotanya yang terbukti melanggar hukum dan melakukan kekerasan.

“Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan, apalagi berulang. Prajurit TNI harus memberi teladan disiplin dan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang mencederai rasa aman publik,” kata dia, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, kasus ini bukan insiden tunggal. Ia menyinggung, beberapa waktu lalu publik juga dikejutkan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang driver ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat.

Akibat insiden itu, korban mengalami patah hidung. Rangkaian kasus ini, tuturnya, harus menjadi alarm serius bagi institusi militer untuk memperkuat pengawasan internal.

“Kekerasan yang dilakukan aparat tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Kalau kasus serupa terus terjadi, akan ada kesan bahwa kekerasan sudah menjadi budaya. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Sebagai prajurit, kata dia, anggota TNI terikat dengan aturan disiplin dan kode etik militer yang seharusnya membuat mereka lebih terkendali dibanding masyarakat biasa. Ia menekankan bahwa sikap arogan di jalan raya, pelanggaran lalu lintas, hingga kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil sama sekali tidak bisa ditoleransi.

“Anggota TNI wajib menaati hukum dan aturan yang berlaku, termasuk aturan lalu lintas. Tugas mereka adalah menjaga rakyat, bukan menyakiti. Prajurit TNI mesti memiliki ketahanan mental dan empati yang lebih kuat,” tutur legislator PKB itu.

Ia memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan membahas persoalan ini secara khusus dalam rapat dengan TNI. Komisi I memiliki fungsi pengawasan terhadap bidang pertahanan.

"Kami akan meminta penjelasan resmi sekaligus mendorong adanya langkah konkret untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang," pungkasnya.
 

(Fetra Hariandja)