DPR Harap Pencabutan ID Pers Istana Tak Terulang

“Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.

“Termasuk kami di DPR pun kemarin berbenah karena kritik yang disampaikan turut berperan memperbaiki kinerja kami ke depan,” imbuh Nico.

Menurut Nico yang duduk di Komisi I DPR bidang komunikasi dan informatika, insiden ini harus menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme politik formal, tetapi juga dari sejauh mana negara menghormati pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran kepada rakyat.

“DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang, demi terjaganya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkasnya.

(Awaludin)