DPR Soroti Ibu Hamil di Maros Ditandu 7 Km saat Akan Melahirkan

Dari sisi wilayah, alokasi IJD tersebar 63,39% di Indonesia barat dan 36,61% di Indonesia timur. Jalan yang menjadi prioritas adalah yang mendukung kawasan produksi pangan, distribusi energi, serta penghubung antarwilayah dan daerah terisolasi.

Maros Masuk Kriteria Program IJD

Iwan menilai Kabupaten Maros memenuhi kriteria prioritas program IJD karena merupakan daerah pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur tematik.

“Di Maros juga ada banyak kawasan pertanian, jadi dukungan infrastruktur bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil tani dan mendukung swasembada pangan,” jelasnya.

Ia pun mendorong adanya kolaborasi antarinstansi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat agar pembangunan bisa berjalan efektif.

“Kami di Komisi V DPR siap membantu mendorong Kementerian PU agar memfasilitasi pembangunan jalan di Maros atau daerah lain yang membutuhkan,” tegasnya.

Iwan memahami keterbatasan fiskal Pemda, namun ia menekankan pentingnya inisiatif daerah dalam menyampaikan kebutuhan ke pusat.

“Kalau Pemda tidak berinisiatif memberi informasi, pemerintah pusat tidak akan tahu kebutuhan riil di daerah. Padahal pusat siap membantu,” pungkasnya.