Antisipasi Korban Online Scam, Ketua DPR Dorong Sistem Peringatan Dini bagi Pekerja Migran

Puan juga mendukung langkah KBRI Phnom Penh dan BP2MI dalam mengevakuasi para korban, namun ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak berhenti pada tahap penyelamatan semata.

“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Puan menilai akar persoalan migrasi nonprosedural harus dijawab melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja produktif di dalam negeri, terutama di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah memperluas kemitraan publik-swasta (public-private partnership) dalam investasi tenaga kerja, memperkuat pelatihan vokasi, dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara intensif untuk memastikan pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal dan memperkuat diplomasi perlindungan bagi WNI di luar negeri,” pungkas Puan.

(Awaludin)